DITUDUH PILIH KASIH ANTARA ANIES-KAESANG SOAL IZIN FASILITAS PEMDA, INI PENJELASAN BEY MACHMUDIN

  

Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin, memberikan penjelasan mengenai kontroversi terkait penggunaan fasilitas pemerintah di lingkup Pemprov Jabar oleh bakal capres Anies Baswedan dan Ketum PDIP Kaesang Pangarep.

Anies tidak mendapat izin untuk acara diskusi di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Bandung, yang merupakan fasilitas milik pemerintah. Alasannya adalah bahwa gedung tersebut tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik. Namun, pada hari yang sama, Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, juga menyelenggarakan acara di salah satu fasilitas milik pemerintah, yakni Sport Jabar Arcamanik, dan acara tersebut tidak dilarang.

"Dalam acara yang diadakan oleh Mas Kaesang, tidak ada atribut partai, dan dalam diskusinya juga tidak ada ajakan untuk memilih orang tertentu atau partai tertentu," jelas Bey mengenai alasan mengapa acara Kaesang mendapatkan izin. Ini disampaikannya di Gedung Sate, Kota Bandung, pada hari Senin (9/10/2023).

"Beliau bahkan menyebut semua partai, semua calon presiden, dan juga mengajak generasi muda untuk menggunakan hak suara mereka pada pemilu. Jadi, ini adalah diskusi yang murni," tambahnya.

Sebelumnya, Bey menekankan bahwa kejadian ketidakizinan kegiatan diskusi dengan Anies harus dilihat secara keseluruhan. Ia menjelaskan bahwa kontroversi ini muncul ketika Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima surat izin kegiatan diskusi dari panitia acara.

Saat itu, panitia acara menyatakan bahwa tidak ada unsur politik dalam kegiatan tersebut, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan izin. Namun, pada Sabtu (7/10) malam, satu hari sebelum acara, petugas Disparbud Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima informasi mengenai pemasangan baliho yang mencantumkan nama pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di GIM.

Bey menyatakan bahwa hal tersebut melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena gedung pemerintah dilarang digunakan untuk ajang kampanye politik. Baliho tersebut kemudian diturunkan.