GANJAR UTAMAKAN KESEJAHTERAAN TNI/POLRI DI BIDANG PERTAHANAN, PENGAMAT: GAGASAN YANG TEPAT!

  

Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan kesejahteraan prajurit TNI/Polri, termasuk pengadaan rumah dinas, dalam debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1). Pernyataan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Pengamat Militer ISESS, Bambang Rukminto, dan Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso.

Bambang menilai pernyataan Ganjar tepat dan relevan dengan kondisi saat ini. Menurutnya, kesejahteraan anggota TNI/Polri merupakan keniscayaan dan harus terus diperjuangkan.

"Kalau nggak ada prioritas kesana, yang dibeli pasti pesawat dulu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (9/1).

Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan kesejahteraan TNI/Polri harus dilakukan secara simultan dengan peningkatan kemampuan pertahanan, termasuk peremajaan alutsista.

Menurutnya, alutsista bekas bukan berarti ketinggalan zaman. Baginya, hal yang paling penting adalah tanpa kemampuan pertahanan yang kuat, TNI/Polri tidak akan memiliki daya gentar pada ancaman.

"Tetapi segera melakukan transformasi teknologi pertahanan sesuai kebutuhan jaman juga harus masuk dalam skala prioritas," sebut dia.

Bambang juga mengapresiasi komitmen Ganjar untuk menghadapi tantangan dunia siber. Menurutnya, tantangan ini sangat relevan dengan keadaan saat ini.

Ia menjelaskan bahwa ancaman di masa depan akan berbeda dengan ancaman di masa lalu. Ketika Internet of Things (IoT) sudah masuk ke semua lini, ancamannya akan berkaitan dengan dunia siber.

"Jika semua perangkat terkait siber masuk tanpa ada kontrol yang ketat, dampaknya bisa berbahaya bagi pertahanan negara," kata Bambang.

Di sisi lain, Sugeng juga menilai program kesejahteraan anggota TNI/Polri yang digagas Ganjar layak diapresiasi. Terlebih, saat ini gaji anggota Polri masih terbilang rendah.

"Kita tahu gaji ASN atau PNS kita itu sangat rendah. Kalau seorang jenderal polisi, Kapolri, itu skala gajinya saja cuma 9 juta sekian, sampai yang terendah bintara itu cuma 3 juta," lanjutnya.

Dia melanjutkan, untuk jabatan Kapolri, tunjangan jabatan dan operasional hanya mendapat sekitar Rp52 juta. Menurutnya nilai itu sangat kecil, sehingga bisa dibayangkan anggota dengan pangkat terendah hanya mendapatkan tunjangan Rp5-6 juta.