TAK HANYA BAWASLU, METLAND JUGA BENARKAN PENURUNAN VIDEOTRON ANIES KARENA TAK SESUAI KONTRAK!

 

 

PT Metropolitan Land Tbk atau Metland menjelaskan duduk perkara terkait penurunan videotron bermaterikan kampanye politik pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Direktur Metland Wahyu Sulistio menegaskan, materi videotron kampanye yang ditayangkan di atas lahan Grand Metropolitan Mall tidak sesuai dengan kesepakatan lisan tak tertulis alias gentlemen's agreement.

"Bahwa para pihak yang terlibat, dalam hal ini EYE Indonesia (Skyfindo Integrasi Media) telah menyetujui kesepakatan tersebut. Namun, EYE telah melakukan pelanggaran dengan menayangkan materi kampanye politik salah satu pasangan capres-cawapres," tegas Wahyu, Sabtu (20/1/2024).

Menurutnya, kesepakatan tak tertulis tersebut adalah bahwa materi videotron harus bebas dari unsur SARA, politik, menyalahi etika susila, rokok, dan minuman keras.

Jadi, penayangan videotron kampanye Anies-Cak Imin pada Senin (15/1/2024) di luar pengetahuan Metland selaku pemilik lahan dan ruang Grand Metropolitan Mall.

Padahal sebelum polemik terjadi, lanjut Wahyu, EYE yang telah menandatangani kontrak perjanjian sewa lahan dan ruang selama lima tahun sejak 2020, selalu melakukan konsultansi ataupun konfirmasi kepada Metland untuk materi-materi yang akan ditayangkan di videotron.

"Setiap materi kita selalu tektokan. Kami juga selalu mengingatkan, sebelum materi tayang, harus dikonfirmasi ke kami. Nah, untuk kasus materi kampanye iklan, kami sepakat untuk dihentikan, karena tidak sesuai perjanjian," ucap Wahyu.

Wahyu mengungkapkan, penurunan/penghentian videotron kampanye Anies-Cak Imin sama sekali tidak diintervensi Pemerintah atau pihak manapun.

Sebaliknya, hal ini telah disepakati para pihak yang terlibat dalam perjanjian penyewaan ruang dan lahan. Termasuk oleh Direktur EYE Indonesia Livia Joehana yang langsung meminta maaf karena telah melanggar kesepakatan.

"Di sini jelas, sikap kami netral. Tidak ada paksaan. Kesepakatan ini pun tak hanya berlaku untuk EYE Indonesia, tetapi bagi siapapun yang memiliki perjanjian dengan kami," imbuh Wahyu.