HALUSINASI PRABOWO TERKINI: PROGRAM MAKAN GRATIS SE-NKRI !

  

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo membeberkan sejumlah program yang akan dijalankan Prabowo Subianto jika terpilih menjadi Presiden di 2024. Salah satu program; memberi makanan gratis setiap hari kepada pelajar, siswa pra sekolah, hingga ibu hamil agar mendapat gizi yang seimbang.

Selain itu, ia juga menjelaskan ada sekitar 30 juta anak pra sekolah yang harus diberikan makanan bergizi. Jika ditotal dengan ibu hamil, ia mengatakan ada sekitar 77 juta jiwa yang menjadi sasaran program itu. Ia menjelaskan untuk merealisasikan program makan gratis setiap hari itu dibutuhkan anggaran sekitar Rp400 triliun per tahun.

Rencana itu mendapatkan kritik dari Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal. Ada beberapa kritik yang ia berikan terkait janji itu. Pertama, keberlanjutan program. Ia mengatakan sebaiknya calon presiden tidak menjanjikan program populis namun tak berkelanjutan.

"Pertanyaannya, gizi seimbang apakah dengan program makan gratis akan berkelanjutan?," katanya.

Kedua, masalah anggaran Rp400 triliun untuk melaksanakan program itu. Faisal mengatakan dana Rp400 triliun itu jumlah yang besar jika dibebankan ke APBN. "Jangan sampai bungkusnya untuk mencapai gizi seimbang, untuk meningkatkan dari sisi SDM dan multiplier effect tapi anggarannya besar dan sebetulnya lebih banyak ke kepentingan populis," katanya.

Pengamat Ekonomi INDEF Nailul Huda mengatakan wacana program makan gratis ini sebetulnya sama dengan program BBM gratis milik PKB dan Cak Imin.

"Program makan gratis milik kubu Prabowo juga sangat tidak mendasar dan cenderung halusinasi. Biaya Rp400 triliun, pendidikan sudah Rp600 triliun, belum lagi biaya pegawai, transfer ke daerah, dana desa, dan subsidi energi, sudah abis itu APBN," kata Nailul.

Menurutnya, program tersebut tidak realistis karena anggaran tidak akan punya ruang untuk pembangunan. "Tidak ada ruang untuk pembangunan. Jadi sangat tidak realistis. Tim ekonomi dari Pak Prabowo harus melihat kapasitas fiskal kita, anggaran prioritas, hingga kebijakan publik. Tapi ya namanya politik, janji itu harus diucapkan, tapi tidak harus dijalankan bukan?" katanya.