GANJAR PRANOWO BAHAS PEMBENAHAN ALUSISTA PADA DEBAT CAPRES, LANGSUNG MENDAPATKAN APRESIASI

  

Debat Capres yang membahas tema pertahanan, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu (7/1/2024) malam mengungkap pentingnya pembenahan Alusista.

Demikian disampaikan Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati.

Ide untuk melakukan restrukturisasi TNI yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo diapresiasi wanita yang akrab disapa Nuning itu.

“Pak Ganjar malam tadi tampil prima. Beberapa hal apa yang disampaikan dibenarkan oleh Pak Prabowo. Pak Ganjar menyampaikan dalam restrukturisasi TNI yang diutamakan TNI AL dan TNI AU itu betul karena risiko tinggi bagi para pengawak alutsista,” kata Nuning melalui pesan singkatnya, Senin (8/1/2024).

Menurutnya, ketidakprimaan alutsista bisa membuat semakin banyak Anumerta prajurit di usia muda. Mereka anak bangsa yang harus kita lindungi seharusnya.

Pembenahan alutsista TNI, kata Nuning terbagi ke dalam dua program untuk alutsista yang dimiliki sebelum Minimum Essential Force (MEF) ditetapkan pemerintah dan setelah MEF berjalan.

Alutsista sebelum MEF dibenahi untuk mempertahankan life cycle agar tetap dapat digunakan sesuai pasokan rantai logistik dan keahlian prajurit TNI yang mengawaki Alutsista tersebut.

“Dari analisa Operation Reaearch biasanya pembenahan alutsista tersebut dituntut mencapai level yang Maximin, yaitu yang maksimal dan semua kondisi minimal,” ujarnya.

Sedangkan alutsista yang pengadaannya setelah MEF berlaku, dikatakan Nuning maka pembenahannya diutamakan untuk interoperability dan communability.

Pembenahan yang bersifat interoperability agar seluruh alutsista ketiga matra dapat digunakan secara terintegrasi.

“Contohnya meskipun jenis alat komunikasi yang diadakan oleh masing-masing angkatan berbeda tetapi tetap terintegral ke dalam sistem komunikasi ketika operasi gabungan digelar,” katanya.

Masih kata Nuning, pembenahan yang bersifat communability agar suku cadang dan/atau logistik alutsista yang diadakan oleh suatu angkatan dapat memenuhi kebutuhan angkatan lainnya.

Contoh suku cadang tank milik Angkatan Darat dapat digunakan oleh panser Korps Marinir.

Amunisi meriam kaliber 40 mm Angkatan Laut dapat mendukung kebutuhan pesawat tempur Angkatan Udara.

“Menggunakan Operation Research, maka pembenahan Alutsista tersebut dituntut mencapai level yang Minimax, yaitu yang minimal dari semua kondisi maksimal,” tuturnya.

Lebih jauh Nuning berpendapat pada prinsipnya pembenahan alutsista sebelum MEF ditujukan untuk efisiensi sedangkan pembenahan alutsista setelah MEF ditujukan untuk optimalisasi (efektif dan efisien).

Pembenahan Alutsista TNI setelah MEF membutuhkan profesionalitas prajurit TNI dari ketiga angkatan yang terintegrasi.

“Artinya, sistem pendidikan dan latihan (Diklat) prajurit TNI harus dibenahi sesuai dengan operational requirement dan technical specification alutsista yang diadakan setelah MEF,” tuturnya.

Dikatakannya, Diklat TNI harus menerapkan standar dan kriteria profesionalitas prajurit TNI yang baru sesuai parameter alutsista yang terintegrasi.

Pembenahan alutsista yang terintegrasi dan pembenahan kompetensi dan kapasitas tempur prajurit TNI sesuai alutsista baru tersebut berujung pada pembenahan organisasi TNI.

Organisasi TNI dapat dibenahi agar benar-benar berada kondisi siap-siaga tempur.

Dari perspektif ilmu pertahanan, maka tuntutan kondisi tersebut harus dijawab dengan menganalisa sejauhmana efektifitas dan efisiensi organisasi TNI saat kondisi perang atau saat operasi gabungan berlangsung.

Jadi, organisasi tempur TNI adalah organisasi yang bersifat permanen dan bukannya organisasi bentukan (ad hoc).

Organisasi TNI tidak berubah baik pada masa damai maupun pada masa perang.

Idealnya organisasi TNI adalah organisasi tempur permanen yang dapat digunakan secara optimal pada masa damai sekaligus pada masa perang.

“Pembenahan organisasi TNI adalah konsekuensi logis dari pembenahan Alutsista TNI,” ujarnya.

Nuning juga mengungkapkan pentingnya Dubes Siber. “Dubes Siber sudah jadi keharusan segera karena di Kementerian Luar Negeri belum menjadi prioritas,” ucapnya.