PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN KEMBALI TERCIUM! KOALISI SIPIL: PRABOWO TUNGGANGI PROYEK UNTUK RAKYAT DEMI POLITIK

  

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyebut Prabowo Subianto melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam proyek pembangunan sumur bor di Sukabumi, Jawa Barat, dan bedah rumah di Cilincing, Jakarta Utara.

"Anggaran kedua proyek tersebut bersumber dari Kementerian Pertahanan, yang dijalankan melalui Universitas Pertahanan dengan dalih program pengabdian kepada masyarakat," kata Julius Ibrani, anggota Koalisi Masyarakat Sipil, dalam keterangan tertulis, pada Sabtu, 6 Januari 2024.

Menurut Julius, kehadiran Prabowo, pada peresmian sumur bor di Sukabumi dan program beda rumah di Cilincing, diduga sebagai penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, dan fasilitas negara demi kepentingan politik Pemilu 2024. "Kegiatan tersebut terindikasi kampanye politik," ujar dia.

Dalam dua program tersebut, Koalisi berpendapat, kedudukan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan hanya lah akal-akalan untuk dapat mengakses fasilitas dan sumber daya negara dari jabatan yang didudukinya. Penting dicatat, tutur Julius, penyalahgunaan wewenang oleh Prabowo untuk kepentingan kampanye merupakan kejahatan pidana pemilu.

Julius menjelaskan, dugaan jejahatan pidana pemilu dalam kajian Koalisi, mencederai prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan bebas. Seperti diketahui, Prabowo berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dalam Pilpres 2024 ini. Pasangan ini berada dalam nomor urut 2.

Indikasi penyalahgunaan sumber daya negara tersebut sulit dibantah mengingat dua proyek tersebut, yaitu pembangunan sumur bor dan bedah rumah warga, yang anggarannya disalurkan melalui Universitas Pertahanan, tidak ada keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Menteri Pertahanan.

"Prabowo Subianto sebagai Menhan seharusnya fokus pada tugas dan fungsinya dalam membangun dan memperkuat pertahanan negara dalam menghadapi ancaman eksternal dari negara lain," ujar Julius, mewakili puluhan organisasi masyarakat tersebut.

Menurut penjelasan Julius, manfaat pembangunan sumur bor air dan proyek bedah rumah warga memang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Namun hal ini seharusnya menjadi fungsi dan tugas kementerian terkait. Bukan urusan Kementerian Pertahanan.

Dia menambahkan, pengalokasian anggaran Kemenhan melalui Universitas Pertahanan untuk proyek pembangunan sumur bor air dan bedah rumah warga menunjukan Prabowo, selaku Menhan tidak memiliki prioritas kebijakan pembangunan pertahanan. "Bahkan anggaran pertahanan dialokasikan secara tidak tepat untuk proyek yang tidak berkaitan dengan urusan pertahanan negara," tutur dia.

Julius menyatakan, indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan kampanye terselubung Pabowo bukan terjadi satu kali. Sebelumnya, dugaan serupa pernah dilakukan oleh Ketua Umum Partai Gerindra itu. Misalnya, dalam kasus peresmian sumur bor air di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Kasus lain, yaitu Prabowo menghadiri Rapat Kerja Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Barat, dan sarasehan kemandiran pondok pesantren yang diselenggarakan Kementerian Agama. Prabowo, menurut Koalisi ini, terindikasi menjadi calon presiden yang diduga banyak menyalahgunakan kekuasaannya.

"Penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan itu dalam konteks kepentingan kampanye dan membangun dukungan dalam kontestas politik elektoral," tutur Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), itu.

Perihal berbagai problem penyalahgunaan kekuasaan oleh Prabowo, Koalisi mendesak Presiden Jokowi supaya memecat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. "Karena diduga kuat kerap menggunakan jabatannya untuk melakukan kampanye politik," ucap dia.

Sebelumnya, Prabowo menghadiri peresmian sumur bor air di Desa Karanganyar, Kecamatan Jampangkulon, Sukabumi, Sabtu, 30 Desember 2023. Peresmian air bersih itu berada di lima titik. Dia juga sempat hadir di Cilincing untuk mengecek proyek bedah rumah. Video kehadiran Prabowo di Cilincing sempat ramai menjadi perbincangan publik.