Bakal Capres Ganjar Pranowo buka suara soal kasus konflik Pulau Rempang saat hadir pada Kuliah Kebangsaan FISIP Universitas Indonesia (UI). Ganjar Pranowo pun tidak sungkan mengkritik penanganan kasus sengketa tanah tersebut.
Di awal diskusi yang digelar Senin (18/9/2023), Ganjar Pranowo langsung disuguhi pertanyaan konflik agraria di Indonesia yang meningkat setiap tahunnya. Ganjar pun tidak menampik, selama menjadi Gubernur Jawa Tengah 10 tahun lamanya, ia juga kerap menghadapi konflik agraria.
Namun dari pengalaman itu, kini Ganjar Pranowo mengaku paham betul, konflik agraria tidak hanya bisa diselesaikan hanya masalah ganti rugi. Menurut Ganjar, setiap ada sengketa tanah untuk kebutuhan pembangunan diperlukan adanya mitigasi yang dilakukan pemerintah dan pihak swasta.
Misalnya saja kata Ganjar Pranowo soal kasus rempang. Menurut Ganjar, saat ini jauh berbeda ketika zaman dulu. Di mana dulu, saat pemerintah mau membangun bisa mengusir warga dengan alasan tidak ada sertifikat.
“Dulu, dulu, ketika kebijakan pemerintah akan dilakukan dan dilaksanakan pokoknya iya aja deh ini tanahnya enggak ada sertifikat,” jelas Ganjar Pranowo.
Namun kini kata Ganjar sudah jauh berbeda. Pemerintah saat ini sudah mau memberikan ganti rugi meskipun tanah tersebut belum tersertifikasi.
Akan tetapi kata Ganjar, yang perlu dicatat, bahwa ganti rugi saja terkadang tidak cukup menyelesaikan masalah. Perlu adanya mitigasi jauh-jauh hari sebelumnya untuk memindahkan warga yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun mendiami tanahnya.
Maka Ganjar pun mengkritik kerap tidak adanya dilibatkan antropolog, psikolog, sosiolog, atau bahkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam konflik agraria.
“Mitigasi itulah yang penting untuk mencegah, sehingga saya sampaikan ke Menteri PU, Menteri Perdagangan, Menteri Investasi, coba anda merekrut karyawan yang tidak semuanya insinyur, tolonglah antropolog, psikolog, sosiolog agar dia bisa menjelaskan dulu,” beber Ganjar.
Reviewed by TELINGA RAKYAT
on
September 18, 2023
Rating:
Tidak ada komentar: