KOALISI SIPIL ANGGAP TIM PRABOWO KUMPULKAN AKTIVIS 98 SEBAGAI UPAYA MENYESATKAN SEJARAH!

  

Aktivis 1998 yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, Petrus Haryanto menyoroti manuver Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengumpulkan aktivis dan korban penculikan tahun 1998 pendukung pasangan Capres-Cawapres RI nomor urut 2 itu.

Dia pun mengutip penjelasan Sekretaris TKN Prabowo-Gibran. Nusron Wahid bahwa hal itu dilakukan berkaitan dengan debat perdana Capres-Cawapres RI bertema tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Menurut Petrus, mereka dalam pernyataan sebagaimana diberitakan di sejumlah media, pada intinya mengklaim bahwa Capres RI yang mereka dukung, yaitu Prabowo Subianto bersih dari kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya kasus Penculikan Aktivis 1997/1998.

"Koalisi Masyarakat Sipil memandang, pernyataan sejumlah aktivis 1998 pendukung capres Prabowo Subianto tersebut menyesatkan, mengabaikan fakta dan bahkan benar-benar menyakiti korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia," ujar Petrus dikutip dari siaran pers, Selasa (12/12).

Petrus menilai pembelaan yang serampangan dan cenderung gelap mata demi kontestasi kekuasaan, sesungguhnya tidak pantas diucapkan oleh orang-orang yang mengklaim pernah menjadi aktivis perlawanan terhadap rezim otoriter Orde Baru.

Dengan klaim dan embel sebagai aktivis 98, katanya, seharusnya mereka mengedepankan nilai-nilai perjuangan demokrasi dan HAM, khususnya keberpihakan pada korban dan keluarga korban.

"Bukan membuat dan menyebarkan narasi manipulatif atas sejarah dan aktor kekerasan negara di masa lalu," ucap Petrus.

Dia mengingatkan bahwa penyelesaian kasus kejahatan kemanusiaan negara (pelanggaran HAM berat) masa lalu, salah satunya kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998 merupakan mandat dan agenda politik 1998.

Selama kasus-kasus tersebut tidak diselesaikan secara tuntas, termasuk membawa dan mengadili terduga pelaku dalam peradilan HAM, katanya, maka selama itu pula desakan dan tuntutan penyelesaiannya terus disuarakan dan tidak akan pernah surut.

Petrus juga mengatakan adanya pernyataan bahwa isu penculikan dan penghilangan paksa sebagai isu '5 tahunan' secara nyata merupakan pelecehan terhadap perjuangan korban dan keluarga korban yang telah berjuang selama puluhan tahun demi mendapat keadilan atas peristiwa yang dialaminya.

"Khusus dalam kasus Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997/1998, sejumlah dokumen khususnya laporan hasil penyelidikan Komnas HAM sejatinya sudah lebih dari cukup untuk meminta pertanggungjawaban Prabowo Subianto di ruang pengadilan HAM," tuturnya.

Menurut Petrus, hasil penyelidikan Komnas HAM telah menetapkan kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998 sebagai peristiwa pelanggaran berat HAM masa lalu.